MENGAWAL PESTA DEMOKRASI

 

 

Sebagai salah satu negara yang menganut prinsip demokrasi, sudah seharusnya Indonesia menjalankan semua prinsip demokrasi tersebut sesuai dengan sila keempat Pancasila, yang berbunyiKerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.”

Salah satu wujud demokrasi yang selalu dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah pemilihan umum. Ada berbagai pemilihan umum yang dilakukan di Indonesia, mulai dari pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden serta calon anggota legislatif yang dilakukan serta setiap 5 tahun sekali, dan pemilihan calon kepala daerah yang meliputi gubernur, wakil gubernur, walikota dan wakil walikota, serta bupati dan wakil bupati.

Selain menjalankan kewajiban sebagai negara demokrasi, pemilihan umum atau yang sering kali dikenal sebagai pemilu, dilakukan untuk memenuhi amanah undang – undang, lebih tepatnya pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang – undang.” Oleh sebab itu, pemilihan umum bertujuan untuk menjalankan kedaulatan rakyat tersebut dengan memberi kesempatan kepada rakyat secara demokratis untuk memilih pemimpin mereka serta orang yang akan menjalankan pemerintahan nantinya dalam kurun waktu periode jabatan 5 tahun.

Pemilihan umum sendiri dilakukan melalui beberapa tahapan, tahapan tersebut dimulai dengan sosialisasi pemilihan umum kepada seluruh masyarakat. Tujuan sosialisasi ini adalah agar masyarakat mengetahui, kapan pemilihan umum berlangsung dan di mana mereka bisa memberikan hak suara mereka.

Setelah sosialisasi dilakukan, tahapan keduapun mulai dilakukan, yakni pelaksanaan pendaftaran calon pemilih dalam bentuk sensus. Biasanya, petugas sensus akan mengunjungi rumah warga untuk mendata warga yang telah memiliki KTP, telah menikah dan berkeluarga, serta pemilih yang telah memenuhi kriteria agar dapat memberikan hak suara mereka saat pemilihan umum berlangsung nantinya.

Sebelum proses pemilihan umum berlangsung, masyarakat akan diberi tau siapa saja calon yang akan mereka pilih dalam pemilihan umum. Selain diberitahukan oleh pemerintah, para calon juga akan diperbolehkan melakukan kampanye untuk mensosialisasikan apa saja program kerja yang akan mereka lakukan bila mereka terpilih dan menjabat nantinya. Melalui proses kampanye inilah para calon akan menadapatkan banyak dukungan dan suara dari publik.

Selain berguna bagi calon pemimpin, kampanye juga akan berguna bagi masyarakat, dimana melalui kampanye ini nantinya, masyarakat akan mengetahui program kerja calon pemimpin mereka dan mampu mengenal lebih dalam calon pemimpin mereka, serta memutuskan apakah akan memilih calon pemimpin tersebut atau tidak.

Setelah masa kampanye berakhir akan ada minggu tenang, dimana tak seorang pun calon boleh melakukan kampanye lagi. Minggu tenang ini digunakan untuk menurunkan tensi politik sisa – sisa masa kampanye dan memulai persiapan untuk melaksanakan proses pemilihan umum.

Setelah minggu tenang usai, barulah proses pemilihan umum dimulai. Pada masa ini, masyarakat bisa memberikan hak suara mereka dan memilih calon pemimpin yang mereka yakini mampu membawa amanah dan menjadikan kondisi mereka saat ini menjadi lebih baik. Setelah pemilihan selesai, maka dilakukan penghitungan surat suara dan dilanjutkan dengan pengumuman hasil pemilihan umum pada seluruh masyarakat.

Di wilayah kabupaten / kota, pemilihan umum dilakukan untuk memberikan rakyat kedaulatan untuk memilih pemimpin yang akan memajukan wilayah kabupaten / kota mereka selama 5 tahun ke depan. Siapapun yang nantinya terpilih melalui pemilihan umum, akan memikul mandat dari rakyat untuk memajukan daerah tersebut.

Karena menjadi Kepala Daerah akan membawa peran penting bagi kehidupan rakyat di kabupaten / kota tersebut, pemilihan umum kepala daerah atau pilkada harus dilakukan secara transparan dan sesuai dengan sila ke empat Pancasila agar rakyat benar – benar mendapatkan pemimpin mereka yang ideal.

Menyikapi hal tersebut, aparat kepolisian di berbagai daerah telah memulai pengamanan pilkada ini sejak jauh – jauh hari, misalnya saja di Lebong, Polres Lebong bahkan telah memulai pengamanan pemilihan umum sejak jauh – jauh hari sebelum pilkada di mulai. Banyak pengamanan yang dilakukan, mulai dari pengamanan lalu lintas, pengamanan bakal calon pilkada yang akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum, pengamanan saat acara berlangsung, hingga pengamanan saat proses penghitungan suara dan pengumuman hasil pemilihan umum pada masyarakat luas. Apalagi pilkada tahun ini juga diwarnai dengan pandemi Covid 19 yang tentunya membuat Polres Lembong semakin meningkatkan pengamanan mereka.

Bila saat pilkada sebelum pandemi, pengamanan yang dilakukan oleh Polres Lebong hanya berkaitan dengan pengamanan fisik, namun sekarang saat masa pandemi Covid 19, pengamanan tak hanya meliputi pengamanan fisik, namun juga kesehatan masyarakat Lebong, terutama bagaimana caranya agar pilkada tetap berlangsung namun penyebaran Covid 19 dapat ditekan dengan maksimal. Tentunya hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan pilkada serentak tahun ini.

Oleh karena itu, sejak jauh – jauh hari, Polres Lebong sudah melakukan berbagai upaya pengamanan pilkada tahun ini. Pengamanan ini dimulai dengan menghimbau masyarakat untuk ikut menjaga keamanan dan ketertiban menjelang pilkada tahun ini.

Menjaga keamanan ini dapat dilakukan dengan berusaha menciptakan rasa aman menjelang pilkada tahun ini dan tidak main hakim sendiri saat terjadi ketidakpuasan selama proses penyelenggaraan pilkada ini. Bagaimanapun, keamanan dan ketertiban selama pilkada ini dibutuhkan oleh masyarakat agar pelaksanaan pilkada tetap lancar dan aman tanpa masalah yang berarti.

Tak hanya menghimbau masyarakat, Polres Lebong juga melakukan pengamanan keamanan dan ketertiban dengan melaksanakan Forum Group Discussion (FGD) dan Operasi Cipta Kondisi (cipkon).

Forum Discussion Grupa atau FGD sendiri merupakan upaya yang dilakukan polres Lebong untuk menjaga keamanan pilkada dengan mengkomunikasikan dengan berbagai pihak terkait mengenai bagaimana kondisi demokrasi yang ideal dan transparan serta bagaimana cara efektif untuk menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi Covid 19 ini.

Meskipun dilaksanakan dalam kondisi pandemi, Polres Lebong tetap berharap pilkada mampu dilaksanakan dengan transparan, mulai dari seleksi calon, kampanye calon, pelaksanaan pemilihan umum, hingga proses penghitungan surat suara diharapkan untuk tetap diberitahukan kepada masyarakat agar masyarakat merasa aman dan benar – benar mendapatkan pemimpin ideal bagi wilayah mereka.

Tak hanya itu, Polres Lebong juga mengarahkan para petugas pilkada agar nantinya tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan, hingga menjaga jarak saat proses pengambilan suara. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid 19 selama proses pilkada berlangsung.

Forum Discussion Group yang dilaksanakan tahun ini, diikuti oleh seluruh penyelenggara pemilihan umum, mulai dari anggota Polres Lebong, Danramil Lebong, petugas kecamatan, tokoh agama, Ketua BMA, pengawas pemilihan umum (bawaslu), Ketua PPK dan PPS di wilayah Lebong.

Tak hanya melakukan sosialisasi melalui FDG atau Forum Discussion Group, Polres Lebong juga melakukan Operasi Cipta Kondisi atau cipkon untuk melakukan pengamanan selama pilkada Lebong berlangsung.

Dalam upaya mewujudkan cipkon, Polres Lebong telah melakukan pengetatan pengamanan dengan menurunkan beberapa personel mereka ke berbagai tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di wilayah Lebong. Tak hanya itu, para personel ini juga diturunkan di wilayah pemenangan pasangan calon pemimpin kepala daerah Lebong. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kericuhan saat hasil pemungutan suara diumumkan ke masyarakat luas.

Tak hanya memperketat pengamanan pada saat pilkada berlangsung, pengamanan ini juga dilakukan saat para calon kepala daerah Lebong mendaftarkan diri untuk mengikuti pilkada tahun ini. Pengamanan ini bertujuan agar tak terlalu banyak pendukung yang menumpuk di sekitar kantor KPU Lebong yang memungkinkan terjadinya penyebaran virus Covid 19.

Selain menghambat pelaksanaan pilkada, adanya pandemi Covid 19 ini juga membuat masyarakat was – was dalam pelaksanaan pilkada, terutama ketakutan akan terjadinya kecurangan dan tidak netralnya para petugas pilkada. Hal ini tentu saja wajar, mengingat pelaksanaan pilkada kali ini berbeda dengan pilkada sebelumnya.

Menurunnya kepercayaan dan meningkatnya kekawatiran masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun ini disebabkan beberapa kendala, seperti unjuk rasa yang dilakukan para anggota aliansi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia yang terjadi di depan kantor bawaslu.

Unjuk rasa kali ini dilakukan mahasiswa karena rasa khawatir bahwa oknum tak bertanggung jawab akan memanfaatkan kondisi pandemi ini untuk memenangkan seorang calon yang telah membayar mereka. Bila ini terjadi tentu saja akan merugikan masyarakat Lebong sendiri karena kualitas calon pemimpin mereka yang tidak terpercaya sehingga tak mampu membawa Lebong ke arah yang lebih baik lagi.

Unjuk rasa yang dilakukan kali ini pun membawa beberapa tuntutan atas pelaksana pilkada tahun ini nantinya. Tuntutan tersebut berupa permintaan agar bawaslu dapat bersikap netral pada para calon kepala daerah yang mengajukan diri di pilkada tahun ini dengan menempatkan anggota petugas pengawas pemilihan umum yang benar – benar netral dan tidak masuk sebagai anggota partai politik.

Selain itu, mahasiswa juga meminta bawaslu segera menindak lanjuti tuntutan mereka, karena bila tidak, mereka akan meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan umum untuk segera mengevaluasi kinerja Bawaslu Lebong.

Setelah mendengar aspirasi dan tuntutan anggota Aliansi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini, bawaslu memastikan akan segera menindak lanjuri kinerja mereka dan memastikan tak ada anggota partai politik mana pun yang akan menjadi petugas pengawas pemilihan umum di Lebong. Bawaslu juga paham, jika tuntutan ini dilakukan masyarakat dan mahasiswa karena mereka peduli dengan proses demokrasi yang sedang mereka jalankan.

Tak hanya memperlihatkan kepedulian mereka pada proses demokrasi yang sedang berlangsung, unjuk rasa kali ini juga memperlihatkan kepedulian mahasiswa terhadap calon pemimpin mereka yang nantinya diharapkan bisa membawa Lebong ke arah yang lebih baik.

Selain bawaslu, menyikapi aspirasi mahasiswa ini, para anggota Polres Lebong juga ikut menampung aspirasi mahasiswa dan menjanjikan pengamanan yang ketat selama pemilihan umum sehingga dipastikan kecurangan tak akan terjadi meskipun pemilihan umum dilakukan dalam suasana pandemi Covid 19.

Setelah semua aspirasi mereka ditampung oleh pihak bawaslu dan Polres Lebang, para mahasiswa segera membubarkan diri tanpa ada tindakan anarkis yang terjadi, sehingga tak ada pihak mana pun yang dirugikan.

Memang seharusnya seperti ini lah proses penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Sudah seharusnya penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan secara damai dan transparan serta berlandaskan pada sila keempat Pancasila. Ini semua dilakukan agar rakyat benar – benar bisa menyalurkan aspirasi mereka dan mendapatkan calon kepala daerah yang berkualitas sehingga mampu memajukan daerah yang mereka pimpin.

Leave a Reply

Your email address will not be published.