Daily Archives: July 1, 2017

Contoh Proposal Pembiayaan Koperasi dan UMKM kepada LPDB Kemenkop dan UKM

TUJUAN

  1. Melakukan pengembangan UMK dengan pemberian pinjaman melalui KSP/USP-Koperasi;
  2. Memperkuat permodalan KSP/USP-Koperasi dalam melayani pemberian pinjaman kepada UMK.

SASARAN

  1. Terealisasinya pemberian pinjaman dari LPDB-KUMKM kepada KSP/USP-Koperasi, dan pemberian pinjaman dari KSP/USP-Koperasi kepada UMK;
  2. Meningkatnya volume usaha KSP/USP-Koperasi dan UMK serta terciptanya lapangan kerja.

Contoh Proposal Pembiayaan Koperasi dan UMKM kepada LPDB Kemenkop dan UKM

Contoh Proposal Pembiayaan Koperasi dan UMKM kepada LPDB Kemenkop dan UKM

Contoh Proposal Pembiayaan Koperasi dan UMKM kepada LPDB Kemenkop dan UKM

Contoh Proposal Pembiayaan Koperasi dan UMKM kepada LPDB Kemenkop dan UKM

Contoh Proposal Pembiayaan Koperasi dan UMKM kepada LPDB Kemenkop dan UKM

Contoh Proposal Pembiayaan Koperasi dan UMKM kepada LPDB Kemenkop dan UKM

Contoh Proposal Pembiayaan Koperasi dan UMKM kepada LPDB Kemenkop dan UKM

Contoh Proposal Pembiayaan Koperasi dan UMKM kepada LPDB Kemenkop dan UKM

Contoh Proposal Pembiayaan Koperasi dan UMKM kepada LPDB Kemenkop dan UKM

Contoh Proposal Pembiayaan Koperasi dan UMKM kepada LPDB Kemenkop dan UKM

Contoh Proposal Pembiayaan Koperasi dan UMKM kepada LPDB Kemenkop dan UKM

Contoh Proposal Pembiayaan Koperasi dan UMKM kepada LPDB Kemenkop dan UKM

Contoh Proposal Pembiayaan Koperasi dan UMKM kepada LPDB Kemenkop dan UKM

Contoh Proposal Pembiayaan Koperasi dan UMKM kepada LPDB Kemenkop dan UKM

Contoh Proposal Pembiayaan Koperasi dan UMKM kepada LPDB Kemenkop dan UKM

Contoh Proposal Pembiayaan Koperasi dan UMKM kepada LPDB Kemenkop dan UKM

Contoh Proposal Pembiayaan Koperasi dan UMKM kepada LPDB Kemenkop dan UKM

KRITERIA/PERSYARATAN CALON PENERIMA PINJAMAN MELALUI KSP/USP-KOPERASI SEKUNDER

KSP/USP-KOPERASI SEKUNDER

  1. Telah berbadan hukum;
  2. Berpengalaman menjalankan usaha simpan pinjam sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
  3. Memiliki kinerja baik selama 2 (dua) tahun terakhir yang ditunjukkan dengan:
    • Memperoleh SHU yang positif;
    • Melaksanakan RAT;
    • Opini akuntan publik minimal wajar dengan pengecualian.
  4. Menyampaikan surat pernyataan:
    • Bersedia bertindak sebagai executing agen;
    • Bersedia menyerahkan laporan sesuai dengan format yang telah ditetapkan secara berkala;
    • Bersedia mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi KSP/USP–Koperasi Primer.

 

KSP/USP–KOPERASI PRIMER

  1. Telah berbadan hukum;
  2. Telah dan Bersedia memenuhi persyaratan sebagai Anggota KSP/USP–Koperasi Sekunder;
  3. Berpengalaman menjalankan usaha simpan pinjam sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
  4. Memiliki kinerja baik selama 2 (dua) tahun terakhir, yang ditunjukkan dengan:
    • Memperoleh SHU yang positif ;
    • Melaksanakan RAT.
  5. Bersedia mengikuti program peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh KSP/USP – Koperasi Sekunder;
  6. Bersedia mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi UMK penerima pinjaman;
  7. Bersedia memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh KSP/USP–Koperasi Sekunder.

 

USAHA MIKRO DAN KECIL

  1. Menjalankan usaha produktif;
  2. Memenuhi kriteria Usaha Mikro atau Kecil sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
  3. Usahanya layak sesuai penilaian KSP/USP–Koperasi Primer;
  4. Dapat menciptakan lapangan kerja;
  5. Bersedia memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh KSP/USP–Koperasi Primer.

 

KETENTUAN PINJAMAN

KETENTUAN PINJAMAN DARI LPDB–KUMKM KEPADA KSP/USP–KOPERASI SEKUNDER

  1. Pinjaman diberikan atas dasar analisa kelayakan usaha;
  2. Penggunaan pinjaman untuk tambahan modal kerja pemberian pinjaman kepada KSP/USP-Koperasi Primer;
  3. Plafond pinjaman paling banyak 10 (sepuluh) kali dari modal sendiri;
  4. Jangka waktu pinjaman paling lama 5 (lima) tahun;
  5. Tingkat suku bunga/jasa pinjaman sesuai dengan tarif yang disetujui oleh Menteri Keuangan;
  6. Jadwal pembayaran bunga/jasa pinjaman dibayarkan secara bulanan sampai dengan pelunasan pinjaman ke rekening bunga/jasa LPDB-KUMKM;
  7. Jadwal pembayaran angsuran pokok pinjaman dilakukan paling lama setiap 6 (enam) bulanan ke rekening pokok LPDB–KUMKM sampai dengan pelunasan pinjaman;
  8. Perjanjian pinjaman dan jaminan dibuat dengan akta otentik;
  9. Bersedia menyerahkan surat pernyataan kepada LPDB–KUMKM yang menyatakan KSP/USP–Koperasi menjamin kelancaran pembayaran kewajiban pinjaman kepada LPDB–KUMKM yang ditandatangani oleh pengurus dan pengelola (personal guarantee);
  10. KSP/USP–Koperasi diwajibkan untuk menyalurkan pinjaman yang diperoleh dari LPDB – KUMKM kepada anggota/calon anggotanya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, sejak dana pinjaman dari LPDB–KUMKM diterima pada rekening KSP/USP–Koperasi, yang dibuktikan dengan laporan tertulis tentang realisasi penyaluran pinjaman yang ditandatangani oleh Pengurus dan atau Pengelola, atas dasar kuasa pengurus KSP/USP–Koperasi. Apabila ada perubahan daftar nominatif anggota/calon anggota penerima nominatif pinjaman, maka KSP/USP–Koperasi mengajukan kembali daftar nominatif anggota/calon anggota penerima pinjaman yang baru kepada LPDB – KUMKM;
  11. Setiap KSP/USP–Koperasi yang telah menerima pinjaman dari LPDB KUMKM wajib mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas (capacity Building) berupa pelatihan kepada KSP/USP-Koperasi dan/atau UMK anggota/calon anggota KSP/USP-Koperasi. Beban Biaya yang muncul atas pelaksanaan peningkatan kapasitas tersebut menjadi tanggung jawab KSP/USP–Koperasi Sekunder dan KSP/USP–Koperasi Primer sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

 

KETENTUAN PINJAMAN DARI KSP/USP–KOPERASI SEKUNDER KEPADA KSP/USP–KOPERASI PRIMER

  1. Pinjaman diberikan atas dasar analisa kelayakan usaha;
  2. Penggunaan pinjaman untuk tambahan modal kerja pemberian pinjaman kepada anggota dan calon anggotanya;
  3. Plafond pinjaman paling banyak 5 (lima) kali dari modal sendiri;
  4. Jangka waktu pinjaman paling lama 5 (lima) tahun;
  5. Tingkat suku bunga/jasa pinjaman sesuai dengan tarif yang disetujui oleh Menteri Keuangan;
  6. Jadwal pembayaran pokok dan bunga/jasa pinjaman dibayarkan secara bulanan sampai dengan pelunasan pinjaman;
  7. Perjanjian pinjaman dan jaminan dibuat dengan akta otentik;
  8. Bersedia menyerahkan surat pernyataan kepada KSP/USP–Koperasi Sekunder yang menyatakan KSP/USP–Koperasi Primer menjamin kelancaran pembayaran kewajiban pinjaman kepada KSP/USP-Koperasi Sekunder yang ditandatangani oleh pengurus dan pengelola (corporate dan personal guarantee);
  9. KSP/USP–Koperasi Primer diwajibkan untuk menyalurkan pinjaman dari KSP/USP–Koperasi Sekunder kepada anggota/calon anggotanya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, sejak dana pinjaman dari LPDB-KUMKM diterima pada rekening KSP/USP–Koperasi, yang dibuktikan dengan laporan tertulis tentang realisasi penyaluran pinjaman yang ditandatangani oleh Pengurus dan atau Pengelola KSP/USP-Koperasi. Apabila ada perubahan daftar nominatif anggota/calon anggota penerima pinjaman, maka KSP/USP-Koperasi mengajukan kembali daftar nominatif anggota/calon anggota penerima pinjaman yang baru kepada KSP/USP–Koperasi Sekunder;
  10. Setiap KSP/USP–Koperasi Primer yang akan dan atau telah menerima pinjaman dari KSP/USP–Koperasi Sekunder wajib mengikuti kegiatan capacity building. Beban Biaya yang muncul atas pelaksanaan capacity building tersebut menjadi tanggung jawab KSP/USP–Koperasi Sekunder dan KSP/USP–Koperasi Primer sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

 

KETENTUAN PINJAMAN DARI KSP/USP–KOPERASI PRIMER KEPADA USAHA MIKRO DAN KECIL

  1. Pinjaman diberikan atas dasar analisa kelayakan usaha;
  2. Jenis pinjaman untuk penambahan modal kerja dan atau investasi usaha produktif UMK;
  3. Plafond pinjaman maksimal Rp. 5.000.000,- per Usaha Mikro dan Rp. 50.000.000,- per Usaha Kecil;
  4. Jangka waktu pinjaman paling lama 3 (tiga) tahun;
  5. Tingkat suku bunga/jasa pinjaman kepada Usaha Mikro dan Kecil (end user/penerima akhir), sesuai dengan tarif yang disetujui oleh Menteri Keuangan;
  6. Jadwal pembayaran angsuran pokok dan bunga/jasa pinjaman kepada KSP/USP–Koperasi Primer dibayarkan sesuai kesepakatan sampai dengan pelunasan pinjaman;
  7. Perjanjian pinjaman dan jaminan dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KSP/USP–Koperasi Primer.

 

PERMOHONAN PINJAMAN

  1. KSP/USP-Koperasi yang memenuhi persyaratan, dapat mengajukan surat permohonan pinjaman kepada LPDB KUMKM dengan melampirkan kelengkapan sebagai berikut:
    • proposal pinjaman yang berisikan antara lain rencana penarikan, penyaluran dan pengembalian pinjaman;
    • kelengkapan legalitas KSP/USP-Koperasi, antara lain Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan perijinan lainnya;
    • Daftar calon penerima pinjaman (daftar nominatif);
    • Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
    • laporan pertanggung jawaban pengurus dalam 2 (dua) tahun terakhir yang telah disyahkan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
  2. KSP/USP-Koperasi Primer yang memenuhi persyaratan, dapat mengajukan surat permohonan pinjaman kepada KSP/USP–Koperasi Sekunder, sesuai ketentuan yang berlaku di KSP/USP- Koperasi Sekunder.
  3. Usaha Mikro dan Kecil yang memenuhi persyaratan, dapat mengajukan surat permohonan pinjaman kepada KSP/USP–Koperasi Primer, sesuai ketentuan yang berlaku di KSP/USP–Koperasi Primer.
  4. Surat permohonan sebagaimana dimaksud, ditembuskan kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten dimana KSP/USP–Koperasi Primer berdomisili.

Tags terms:

contoh proposal koperasi dan ukm, contoh contoh proposal kepada kementerian ESDM, cara mengisi formolir propisal bantuan lpdb, contoh pembuatan proposal permohonan pinjaman LPDB, contoh pengajuan koperasi LPDB, proposal tentang umkm

Belajar Transaksi Syariah dan Larangan yang Ada di Dalamnya, Riba Paling Populer

Syariah [arab: الشريعة] secara bahasa artinya jalan yang dilewati untuk menuju sumber air. (Lisan Al-Arab, 8/175). Secara bahasa, kata syariat juga digunakan untuk menyebut madzhab atau ajaran agama. (Tafsir Al-Qurthubi, 16/163). Atau dengan kata lebih ringkas, syariat berarti aturan dan undang-undang.

Aturan disebut syariat, karena sangat jelas, dan mengumpulkan banyak hal. (Al-Misbah Al-Munir, 1/310). Ada juga yang mengatakan, aturan ini disebut syariah, karena dia menjadi sumber yang didatangi banyak orang untuk mengambilnya. Namun, dalam perkembangannya, istilah syariat lebih akrab untuk menyebut aturan islam. Secara istilah, syariat islam adalah semua aturan yang Allah turunkan untuk para hamba-Nya, baik terkait masalah aqidah, ibadah, muamalah, adab, maupun akhlak. Baik terkait hubungan makhluk dengan Allah, maupun hubungan antar-sesama makhluk. (Tarikh Tasyri’ Al-Islami, Manna’ Qathan, hlm. 13).

Syariah dan Fiqih

Syariah dan Fiqih

Syariah dan Fiqih

Dalam bahasa Arab, secara harfiah fikih berarti pemahaman yang mendalam terhadap suatu hal. Beberapa ulama memberikan penguraian bahwa arti fikih secara terminologi yaitu merupakan ilmu yang mendalami hukum Islam yang diperoleh melalui dalil di Al-Qur’an dan Sunnah.

Pembagian Fiqih dan Hukum Asalnya

Pembagian Fiqih dan Hukum Asalnya

Kaedah yang digariskan oleh para ulama bahwa hukum asal suatu amalan ibadah adalah haram sampai adanya dalil. Berbeda dengan perkara duniawi (seperti HP, FB, internet), maka hukum asalnya itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Jadi, kedua kaedah ini tidak boleh dicampuradukkan.

Teknik Screening Transaksi Keuangan Syariah

Teknik Screening Transaksi Keuangan Syariah

Teknik Screening Transaksi Keuangan Syariah

Transaksi syariah harus bebas dari unsur haram meliputi zat, cara menjalankan dan juga proses administrasi pencatatannya.

Transaksi keuangan yang dilarang

Jika mengandung unsur berikut ini:

Cara Transaksi Keuangan yang Haram

Cara Transaksi Keuangan yang Haram

Riba, Salah Satu Unsur Haram Transaksi Syariah yang Paling Populer di Masyarakat

3 Jenis Riba

3 Jenis Riba

Riba Fadhl

Riba Fadhl

Riba Nasiah

Riba Nasiah

Riba Jahiliyah

Riba Jahiliyah

Jika transaksi keuangan dilakukan dengan lembaga keuangan syariah maka tidak perlu ragu lagi kehalalannya karena sudah diawasi Dewan Pengawas Syariah. Jadi sebelum teriak riba, haram dan sebagainya atas transaksi yang akan atau telah dilakukan, pahami dulu akad-nya.

 

Belajar Bisnis Syariah Ritel ke Indonesia, Non Ritel ke Qatar

beberapa materi sing tak inget, secara global ekonomi syariah ada 3 kategori dari sisi praktek…kawasan timur tengah lebih ke arah ekonomi dengan investasi besar (bukan ritel) , kawasan malaysia lebih banyak ke ekonomi syariah dengan regulasi yg sangat banyak dan ketat, dan indonesia yg bener bener ritel dan aturannya tidak sebanyak tempat lain. 3 model ekonomi syariah diatas tidak bisa dibandingkan..memang lapangan e beda…siji nang nggukun, siji tambak sari sijine old trafford. pemain old trafford niru gaya main nang nggulun yo babak bundhas
pemain nggulun gawe aturan old trafford ya offside terus😄. jadi kalo mau belajar ekonomi syariah ritel…belajarlah ke indonesia